Pemerintahan
Pemkab Tapsel Serahkan LKPD 2025 ke BPK RI, Bupati Optimistis Raih Hasil Terbaik
MEDAN – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Penyerahan dilakukan oleh Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu, SE, AK, MM, CA di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No. 22 Medan, Selasa (31/03/26).
Penyampaian LKPD ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, bersamaan dengan penyerahan dari Kabupaten Batu Bara, Labuhanbatu Selatan, dan Padang Lawas Utara.
Dalam keterangannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2025 dilakukan di tengah tantangan besar, khususnya bencana banjir dan longsor yang melanda 13 dari 15 kecamatan di Tapsel pada November 2025 lalu.
“Meski daerah kita sempat dilanda bencana alam yang cukup besar, Alhamdulillah seluruh proses pemerintahan tetap berjalan dan mampu kita atasi bersama. Karena itu, saya optimistis LKPD yang disampaikan ini telah memenuhi kriteria sesuai standar yang dipersyaratkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan tersebut disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan informasi, kepatuhan peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan BPK nantinya akan menjadi pedoman penting dalam meningkatkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Pemeriksaan BPK bukan sekadar evaluasi, tetapi juga dasar perbaikan berkelanjutan agar tata kelola semakin profesional dan akuntabel,” tambahnya.
Turut mendampingi Bupati, Kepala BPKPAD Tapsel M. Frananda serta Plt. Inspektur Daerah Hamdy S. Pulungan. Penyerahan tepat waktu ini menegaskan komitmen Pemkab Tapsel mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. (JK)
