WIB dan Mahasiswa Lakukan Sweeping di Kantor Bupati Tapsel

TAPANULI SELATAN – Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) dan Mahasiswa melakukan sweeping di dalam Kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) terkait dugaan Korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) yang melibatkan Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, saat menjabat anggota DPR RI tahun 2019-2024. Kamis (21/5/26)

Pantauan di lokasi, puluhan massa aksi tiba di Sekretariat Kantor Bupati Tapsel sekira Pukul 11:05 WIB dan mulai melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati, namun karena penjaga kantor sekretariat hanya seorang Satpol PP dan satu orang lagi di dalam ruangan sehingga tidak kuasa menahan pendemo, kemudian massa aksi akhirnya bisa memasuki ruangan lobi kantor Bupati.

Salah seorang orator pengunjuk rasa, Alfin Praja Tanjung menyampaikan bahwasanya kedatangan massa WIB dan Mahasiswa mempertanyakan sejauh mana Gus Irawan Pasaribu keterkaitannya dalam kasus dana CSR BI-OJK yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

“Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua anggota DPR RI sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 bernama Satori dan Heri Gunawan,” ucapnya.

Kemudian Alfin menambahkan, agar Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu memberikan klarifikasi kepada kami terkait daftar nama yang beredar di publik, terdapat nama Gus Irawan Pasaribu mantan Anggota DPR RI Komisi XI yang kini menjabat sebagai Bupati Tapsel.

“Sebagai pejabat publik, apalagi sekarang menjabat sebagai kepala daerah, harus ada sikap terbuka. Apalagi menyangkut dana yang bersumber dari lembaga negara,” tegas Alfin.

Sementara, Bangun Siregar, SH, selaku praktisi hukum sekaligus pengacara, menyatakan sebagai putra dan putri Tapsel mereka merasa malu karena adanya skandal dana CSR BI-OJK dimana nama Gus Irawan Pasaribu diduga terlibat dalam pusaran korupsi tersebut, sehingga mereka meminta klarifikasi dari Gus Irawan yang kini menjabat Bupati Tapsel.

Karena tidak adanya sambutan maupun penjelasan dari pihak sekretariat kantor bupati menyebabkan pengunjuk rasa memaksa melakukan sweeping ke ruangan sekda dan pejabat lainnya dan seruan ‘Tangkap Bupati Tapsel’ yang berulang ulang menggema di dalam gedung kantor Bupati yang berlantai dua tersebut.

Atas penjagaan dari aparat Polres Tapsel yang tiba setelah pengunjuk rasa berada di dalam ruang lobi kantor bupati, massa aksi tertahan untuk melakukan sweeping ke ruangan pejabat lainnya yang berada di lantai dua. Setelah melalui kesepakatan dengan aparat Polres Tapsel 2 orang perwakilan pengunjuk rasa ditambah 3 wartawan di ijinkan untuk melakukan sweeping.

Dari hasil sweeping tersebut di peroleh kabar yang menyebutkan Bupati dan seluruh pejabat Tapsel sedang berada di Kecamatan Aek Bilah melaksanakan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam orasi penutup yang dilaksanakan di depan Kantor Bupati, massa aksi melalui orator menyebutkan akan melakukan aksi yang sama di depan Gedung Merah Putih dan di DPR RI Senayan Jakarta dan akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menindaklanjuti skandal tersebut.

“Bila memang Gus Irawan terlibat dalam korupsi CSR BI-OJK tersebut agar segera ditangkap atau bila tidak terbukti, segeralah klarifikasi agar hal itu tidak menjadi pergunjingan di tengah warga Tapsel,” tegas Bangun.

Hal senada Ketua DPD WIB Tapsel, Burhanudin Hutasuhut menyampaikan mosi tidak percaya terhadap dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) serta program sosial dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dugaan tersebut dikaitkan dengan masa jabatan Gus Irawan Pasaribu selaku Bupati Tapsel saat menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi XI periode 2019–2024.

“Kami meminta Bupati Tapanuli Selatan memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait dugaan keterlibatan dalam skandal dana program sosial BI-OJK yang kini sedang menjadi sorotan serius Komisi Pemberantasan Korupsi,” tegas Burhanudin saat ditemui wartawan. (RED)