Besok, Penjaringan Bakal Calon Ketua DPD Golkar Padangsidimpuan Dibuka, Berikut Persyaratannya

PADANGSIDIMPUAN – DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan resmi membuka tahapan penjaringan serta pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan. Pembukaan penjaringan ini merupakan rangkaian persiapan Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Kota Padangsidimpuan periode 2025-2030.

Pendaftaran bakal calon ketua dibuka selama tiga hari, mulai Minggu (15/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026). Pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran berkas dipusatkan di Sekretariat Panitia Musda VI, Kantor DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, Jalan Sitombol, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Ketua Penyelenggara Musda VI DPD Golkar Padangsidimpuan, Urwatul Hannan Harahap menjelaskan bahwa seluruh tahapan penjaringan dan pencalonan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari DPP Partai Golkar agar demokrasi internal berjalan tertib dan sesuai ketentuan organisasi.

“Seluruh tahapan penjaringan dan pencalonan mengacu pada Juklak Partai Golkar, supaya proses demokrasi internal berjalan tertib serta sesuai aturan organisasi,” ujar Urwatul Hannan, di Kantor DPD Golkar Jalan Sitombol, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Sabtu (14/11/2026).

Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Unaini Akbar Harahap menyampaikan sejumlah kriteria dasar yang harus dipenuhi kader yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Golkar Padangsidimpuan periode 2025‑2030:

1. Pernah menjabat sebagai pengurus Partai Golkar tingkat Kabupaten / Kota, atau minimal pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat Kecamatan, atau pernah menjabat pengurus. Kabupaten / Kota Organisasi Pendiri dan Organisasi Yang Didirikan selama satu periode penuh.

2. Memiliki pendidikan minimal Diploma III atau setara.

3. Menjadi anggota aktif Partai Golkar secara terus‑menerus minimal lima tahun serta tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

4. Lulus pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

5. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas serta tidak tercela (PD2TL).

6. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas kepemimpinan.

7. Tidak pernah terlibat Gerakan G30S PKI.

8. Bersedia meluangkan waktu dan mampu bekerja secara kolektif di dalam kepengurusan Partai Golkar.

9. Berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

10. Tidak memiliki hubungan suami‑istri maupun keluarga sedarah garis lurus ke‑atas‑ke‑bawah yang menjabat sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota mewakili partai politik lain atau menjadi pengurus partai politik lain pada wilayah yang sama.

Kemuan, Unaini Akbar menegaskan syarat nomor 1, 2, 4, 9 wajib melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK), Ijazah, serta sertifikat diklat kader Partai Golkar.

“Untuk syarat nomor 3, 5, 7, 8, 10 dibuktikan dengan menandatangani formulir surat pernyataan bermaterai Rp10.000,” tegas Unaini Akbar.

“Sedangkan penilaian kapabilitas dan akseptabilitas pada poin 6 akan dikeluarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Panitia Musda,” tambahnya.

Ketua Organizing Committee (OC) Musda VI, Marini Yuliana Hutabarat, menyatakan panitia terus mematangkan kesiapan teknis guna menyukseskan agenda lima tahunan tersebut.

“Saat ini kesiapan panitia sudah mencapai 80 persen. Kami berharap Musda VI DPD Partai Golkar Padangsidimpuan yang dijadwalkan Rabu (18/11/2026) di Aula Hotel Mega Permata Kota Padangsidimpuan dapat berjalan lancar dan sukses,” ungkap Marini. (JK)