Aliansi Tabagsel Bersatu Dukung KPK Tuntaskan Kasus CSR BI-OJK, Sorotan Tajam pada Gus Irawan
BAHANAPENA.COM | TAPSEL – Aliansi Tabagsel Bersatu menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) terkait kasus skandal CSR BI-OJK kembali menjadi sorotan, Selasa (26/8/2025).
Mereka mengangkat tema “Mendukung KPK Menangkap Gus Irawan Pasaribu Terkait Korupsi Dana CSR BI-OJK.”
Terpantau, sejumlah masyarakat Tabagsel yang mengatasnamakan Aliansi Tabagsel Bersatu menyuarakan dan meminta kepada Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu untuk menjawab setiap pertanyaan yang di lemparkan pengunjuk rasa.
Namun sangat disayangkan Bupati Tapanuli Selatan enggan hadir dengan alasan “bapak Bupati sedang sakit,” ucap salah seorang pejabat di hadapan para pendemo.
Sementara, salah seorang orator pengunjuk rasa, M. Hadi Susandra Lubis menyampaikan bahwasanya kedatangan Aliansi Tabagsel Bersatu mempertanyakan sejauh mana Gus Irawan Pasaribu keterkaitannya dalam kasus dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
“Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua anggota DPR RI sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 bernama Satori dan Heri Gunawan,” ucapnya.
Kemudian Hadi Susandra menambahkan, agar Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu memberikan klarifikasi kepada kami terkait daftar nama yang beredar di publik, terdapat nama Gus Irawan Pasaribu mantan Anggota DPR RI Komisi XI yang kini menjabat sebagai Bupati Tapsel.
“Sebagai pejabat publik, apalagi sekarang menjabat sebagai kepala daerah, harus ada sikap terbuka. Apalagi menyangkut dana yang bersumber dari lembaga negara,” tegas Hadi.
Aliansi juga menyatakan, apabila tuntutan mereka tidak digubris, mereka akan menggunakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 untuk mengajukan laporan lanjutan ke Polres.
“Kalau Bupati tidak ada pada hari ini, kami akan mengajukan lagi berdasarkan Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998, kita akan minta lagi ajukan kepada Polres,” tambah Hadi Susandra.
Hal senada, tokoh masyarakat Tapsel, Bangun Siregar, SH mengatakan bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan saat sedang “Malala” (babak belur) karena maraknya dugaan tindak pidana Korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Jika hari ini tidak ada jawaban, kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa ini berjilid-jilid dan akan melanjutkan langkah ini ke Jakarta. Kami akan mendatangi KPK untuk melaporkan langsung dan mendukung lembaga antirasuah menindak tegas dugaan korupsi ini,” tegas Bangun.
Direktur Eksekutif Komunitas Pena Indonesia, Rahmad Perlindungan mendukung penuh atas pernyataan KPK terkait skandal dugaan penerimaan dana CSR BI-OJK yang telah melibatkan mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Dimana, menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ini, termasuk dugaan keterlibatan anggota dewan lainnya.
“Kami mendukung penuh pernyataan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan anggota komisi DPR RI tersebut diduga terlibat dalam kasus yang saat ini tengah diusut,” ucap Rahmad kepada awak media usai melaksanakan aksi. (RED)
